CATATAN UNTUK KAUM ‘PROGRESIF’

Ada sebagian kalangan yang mendaku sebagai kelompok progresif, yang seringkali merasa tidak puas dengan hukum-hukum syariat yang telah diputuskan oleh para ulama yang mumpuni, yang telah melakukan riset mendalam, meninjau berbagai faktor, serta mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Mereka tidak ragu untuk mengumpat, menuduh kaku, jumud, terbelakang, abad pertengahan, dan semacamnya.

Namun sejujurnya, orang-orang ini tidak memiliki kemampuan memadai di bidang hukum Islam, baik dalam ushul, kaidah, maupun furu’nya. Namun ambisi dan gregetnya telah jauh melampaui kemampuannya, sehingga mereka hanya bisa gemes dan greget, tanpa bisa berbuat apa-apa. Kalaupun kemudian nekat berbuat, mereka akan menetapkan hukum secara serampangan, semaunya, dan sekenanya.

Baca Juga: Liberalisme di Sekitar Kita

Profil orang sedemikian tak ubahnya orang-orang yang selalu mengeluhkan kemunduran umat Islam di bidang sains dan teknologi, tertinggal jauh dari non-Muslim, lantas menyalahkan saudara-saudara mereka yang fokus mempelajari agama Islam. Bahkan mereka tidak ragu menuding mempelajari ilmu-ilmu agama itu sebagai biang kerok kekalahan umat Islam di bidang sains dan teknologi: tuduhan yang sama sekali tidak nyambung.

Namun Anda bisa menjamin bahwa orang yang kerjanya nyinyir seperti itu bisa dipastikan tidak memiliki prestasi dan pencapaian apapun; tidak dalam keilmuan Islam juga tidak dalam sains dan teknologi. Karena jika dia ulama, maka sudah pasti akan sibuk mengurusi agama umat. Dan jika dia saintis, maka sudah pasti sibuk melakukan riset. Sedangkan orang ini tidak masuk dalam salah satu dari dua kategori itu. Dia mirip penonton yang tidak memiliki bakat, namun dengan pongah mengomentari pemain yang bertanding.

Agaknya, ada satu hal yang dilupakan oleh kelompok progresif yang selalu tidak puas dengan hukum-hukum yang ditetapkan oleh para ulama, dan selalu menganggapnya tidak relevan, produk abad pertengahan, dan seterusnya. Yaitu mereka tidak memiliki pijakan yang benar dalam memandang persoalan hukum-hukum Islam dalam kaitannya dengan peristiwa dan realitas yang dihukumi.

Dalam hal ini, mereka sebelumnya harus menetapkan satu hal penting: antara hukum dan realitas yang dihukumi, mana dari keduanya yang merupakan alat ukur dan mana objek yang diukur? Mana yang bertindak sebagai yang diikuti (matbu’) dan mana yang yang bertindak sebagai pengikut (tabi’)? Kekeliruan dalam meletakkan pijakan hanya akan membikin kita gagal paham dengan ketetapan-ketetapan hukum syariat.

Baca Juga: Liberalisme Berkedok Kebebasan Berpikir

Karena itu, hal pertama yang mesti ditanamkan di benak umat Islam dalam memandang hukum-hukum syariat adalah bahwa hukum-hukum ini adalah standar untuk mengukur benar atau salahnya suatu realitas, boleh dan tidak bolehnya, serta halal dan haramnya. Bukan malah sebaliknya, di mana hukum digunakan sebagai justifikasi untuk membenarkan realitas, hanya untuk memuaskan kecenderungan dan keinginan kita semata.

Memang benar bahwa hukum syariat itu diletakkan untuk memberikan kemaslahatan kepada umat, namun perlu diingat bahwa yang dimaksud maslahat di sini adalah kemaslahatan dalam pandangan syariat, dan sesuai dengan standar syariat; bukan maslahat versi keinginan manusia. Jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka kita harus bertanya: siapakah sebenarnya yang memegang otoritas hukum dan sebagai hakim: Allah atau hamba-Nya?

Moh. Achyat Ahmad | AnnajahSidogiri.id